AS Lepas Tangan Soal Perang Taliban-Afghanistan Makin Sengit

Jakarta, CNN Indonesia --

Amerika Serikat menyatakan tidak bisa ikut campur terlalu banyak terkait peperangan antara militer Afghanistan dan kelompok Taliban yang terus meningkat.

AS menyatakan saat ini keputusan untuk mempertahankan diri dari serangan Taliban sepenuhnya ada di tangan pemerintah Afghanistan.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS (Pentagon), John Kirby, menyatakan mereka memang prihatin dengan kondisi di Afghanistan yang memburuk akibat konflik bersenjata. Namun, menurut dia Angkatan Bersenjata Afghanistan mampu melawan kelompok Taliban.

"Mereka punya angkatan bersenjata, itu adalah ibu kota provinsi mereka, rakyat mereka yang harus mempertahankannya dan para pemimpinnya harus memperlihatkan sikap apakah mereka berniat melakukannya saat ini," kata Kirby dalam jumpa pers di Washington D.C., seperti dilansir Reuters, Selasa (10/8).

Ketika ditanya apa yang bisa dilakukan militer AS jika militer Afghanistan terus takluk dari pertempuran dengan Taliban, Kirby mengatakan AS tidak bisa berbuat banyak.

Sumber yang merupakan seorang pejabat pemerintah AS menyatakan Angkatan Bersenjata sudah memperingatkan Presiden Joe Biden awal tahun ini Taliban bakal merebut sejumlah ibu kota provinsi Afghanistan ketika mereka mulai menarik mundur pasukan. Namun, AS terkejut tidak memperkirakan Taliban bisa menduduki sejumlah ibu kota provinsi di Afghanistan secepat ini.

Kementerian Luar Negeri AS menyatakan mereka mengirim Utusan Khusus untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ke Qatar untuk mencoba menekan Taliban supaya menghentikan serangan dan membuat kesepakatan politik.

Taliban saat ini menduduki tujuh ibu kota provinsi melalui pertempuran dengan militer Afghanistan.

Mereka menguasai Taluqan, Ibu Kota Provinsi Takhar; Sar-e-Pul, ibu kota Provinsi Sar-e-Pul; Kunduz, Ibu Kota Provinsi Kondoz, Sheberghan, ibu kota Provinsi Jawzan; Zaranj, ibu kota Provinsi Nimruz, Aibak, Ibu Kota Provinsi Samangan; dan Lashkar Gah, ibu kota Provinsi Helmand.

Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengatakan kesepakatan damai antara AS dan Taliban tercapai pada 2020 silam dinilai tidak menguntungkan.

Sebab Presiden AS saat itu, Donald Trump, tidak mengabulkan usulan Inggris dan sejumlah negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) supaya tetap menyiagakan pasukan setelah AS memulangkan prajurit mereka.

"Beberapa bilang mereka (AS) sebenarnya mau, tetapi parlemen mereka tidak setuju. Maka dari itu AS sebagai penggagas utama kesepakatan langsung menutup pilihan itu," kata Wallace.

Pemerintah Jerman sebagai salah satu anggota NATO juga menolak permintaan untuk mengirimkan kembali pasukan mereka ke Afghanistan, setelah Taliban menguasai Kunduz. Sebab pasukan Jerman ditugaskan menjaga kota itu selama satu dasawarsa saat terlibat operasi militer di Afghanistan.

Saat ini pasukan khusus Afghanistan menggelar serangan untuk kembali merebut kota Kunduz dari tangan Taliban.

Penduduk di Kota Kunduz mulai mengungsi untuk menyelamatkan diri dari pertempuran antara pasukan pemerintah Afghanistan.

[Gambas:Video CNN]

(ayp/ayp)